Economic Impact of Non-Communicable Disease

Economic Impact of Non-Communicable Disease

Prof. Bhisma Murti

Graduate Program in Public Health, Graduate Program, Sebelas Maret University

Abstract

Non-communicable diseases (NCDs) pose a substantial global economic burden. This burden will increase into an astounding one over the next two decades. Cardiovascular disease, chronic respiratory disease, cancer, diabetes and mental health conditions are the four dominant contributors to the global economic burden of NCDs. Although high-income countries currently bear the biggest economic burden of NCDs, the developing world, especially middle-income countries, is expected to assume an ever larger share as their economies and populations grow. WHO has identified a set of cost-effective interventions they call “Best Buys” that are feasible and appropriate for use in low and middle-income countries (LMICs). These interventions include among others reduced consumption of tobacco, alcohol and salt; improved awareness of healthy life styles; increased excise taxes; enhanced regulation, prevention and management of heart disease and strokes, as well as early detection and treatment of cancer.

Economic impact NCD paper revised May 27, 2016_Prof Bhisma Murti

Economic impact NCD UAD May 25, 2016_Prof Bhisma Murti

Email: bhisma.murti@gmail.com; bhisma.murti@staff.uns.ac.id;                            Website: www.theicph.com

Telaah Pustaka Sistematik

Telaah Pustaka Sistematik

Peneliti yang memulai penelitian sebaiknya mengetahui cakupan (scope; extensiveness) dari proposisi-proposisi yang telah diteliti tentang suatu topik (= suatu intervensi, outcome, hubungan intervensi–outcome, atau teori yang melandasi hubungan tersebut) dan rancangan-rancangan penelitian yang digunakan untuk meneliti masing-masing proposisi. Untuk mencapai tujuan ini peneliti secara sistematis mencari, menapis, dan menilai laporan-laporan dari penelitian-penelitian yang telah (dan yang sedang/akan) dilakukan. Berdasarkan hasil pemetaan penelitian ini peneliti kemudian memilih proposisi (=kerangka konsep) yang diminati  dan menilai secara lebih seksama validitas dari laporan-laporan (dan, proposal-proposal) penelitian tentang proposisi tersebut. Telaah pustaka sistematik (TPS) yang lengkap ini (full systematic review), dan kegiatan-kegiatan yang mendahuluinya, berupa memeriksa secara cepat cakupan proposisi-proposisi (quick scoping review) beserta rancangan-rancangan penelitian yang digunakan (rapid evidence assessment), didasarkan atas aturan yang jelas (i.e., dapat diulang penelaah lain) dan dikerjakan secara obyektif (i.e., diperiksa silang oleh paling sedikit dua penelaah).

Pada TPS scoping review peneliti menggunakan mesin-mesin pencari (search engines, data bases) untuk menemukan sebanyak mungkin laporan penelitian mengenai topik yang diminati dengan berbagai kerangka konsep yang diteliti beserta beragam rancangan penelitian. Selain ditentukan oleh jenis dan jumlah mesin pencari, jumlah laporan yang terjaring juga ditentukan oleh kriteria inklusi yang mengatur waktu terbit/penulisan laporan, tempat penelitian dan bahasa laporan. Jumlah laporan yang dijaring dapat ditingkatkan jika laporan-laporan dicari di perpustakaan atau lembaga yang menyimpan laporan-laporan yang tidak diterbitkan. Saran ahli dan daftar rujukan juga dapat menunjukkan laporan-laporan yang masih perlu dilacak. Laporan yang terkumpul kemudian ditapis untuk menyingkirkan laporan rangkap dan laporan yang isinya ternyata tidak mengandung kerangka-kerangka konsep yang terkait topik penelitian (karena pelacakan berdasarkan judul dan abstrak, tetapi isi laporan tidak sesuai dengan judul atau abstrak). Pada TPS rapid evidence assessment peneliti menapis lebih lanjut laporan menurut rancangan yang digunakan. Namun, karena dikerjakan secara cepat, yang diperiksa hanya rancangan penelitian yang menyangkut validitas dalam, yaitu apakah moderator-moderator spesifik dikendalikan atau ikut dianalisis (i.e., melalui multivariate analysis) dan moderator-moderator non-spesifik (confounding constructs – konstruk perancu penafsiran hubungan prediktor dan kriterion) dikendalikan. Pada TPS full systematic review penapisan sudah dilakukan sejak tahap pelacakan laporan dengan menambah kriteria inklusi kerangka konsep tertentu dan jenis rancangan penelitian tertentu (e.g., penelitian experimental murni, yang mampu mengendalikan konstruk-konstruk perancu). Sedangkan pada tahap penapisan, selain menilai rancangan penafsiran data secara lebih rinci, penelaah menilai rancangan pengumpulan data (i.e., validitas  alat/metoda pengukuran, reliabilitas penggunaan alat/metoda pengukuran, ketepatan subyek penelitian dan unit analisis) dan rancangan pengolahan data (i.e., ketepatan penggunaan metoda pengolahan data kuantitatif dan metoda pengolahan fakta-fakta kualitatif). Critical Appraisal lengkap seperti ini, dan penapisan laporan dengan kerangka konsep dan rancangan penelitian spesifik di tahap sebelumnya, memakan waktu yang cukup lama. Waktu yang lama juga diperlukan karena kesepakatan antar penelaah harus diperiksa.

Peta laporan penelitian yang dihasilkan TPS quick scoping review dapat disajikan dalam bentuk tabel yang memuat empat kolom: (1) Kerangka Konsep (yang menunjukkan identitas konstruk-konstruk prediktor, kriterion, mediator dan moderator); (2) Judul dan Penulis Laporan (dengan identitas periodikal atau lembaga asal laporan); (3) Rancangan Penelitian; dan, (4) Komentar Penelaah. Jika TPS dilanjutkan dengan rapid evidence assessment Kolom “Rancangan Penelitian” diisi dengan upaya peneliti untuk mengendalikan/ memperhitungkan moderator-moderator serta akibatnya pada validitas dalam dan luar. Pada TPS full systematic review  Kolom “Judul dan Penulis“ dan Kolom “Kerangka Konsep” ditukar letaknya. Karena yang ditelaah sekarang laporan-laporan dengan kerangka konsep yang strukturnya sama, Kolom “Kerangka Konsep” diisi dengan definisi operasional masing-masing konstruk dari kerangka konsep yang dipilih. Kolom “Rancangan Penelitian” diisi dengan upaya peneliti meningkatkan validitas pengumpulan, pengolahan dan penafsiran data serta akibatnya pada validitas kesimpulan pengujian hipotesis penelitian. Kolom paling kanan memuat komentar penelaah tentang bias-bias yang mungkin terjadi pada tahap pelacakan dan penapisan. Hasil penelitian yang dilaporkan makalah-makalah penelitian yang lulus full systematic review dapat disintesis dan rekomendasi untuk praktek klinik/lapangan dan penelitian lebih lanjut dapat diberikan. Analisis data gabungan (meta-analysis) dapat dilakukan jika definisi operasional dan pengukuran prediktor dan kriterionnya baku.

Di laporan penelitian, yang diterbitkan di periodikal maupun yang tidak diterbitkan, hasil TPS lazimnya ditulis di bagian Pendahuluan. Di laporan penelitian akademik (skripsi, tesis dan disertasi) hasil TPS ditulis sebagian di Bab I (Pendahuluan) dan sebagian di Bab II (Telaah Pustaka). Yang ditulis di Bab I adalah: (a) rekam jejak penelitian tentang topik yang bersangkutan (= cakupan/scope menurut urutan waktu penerbitan/penulisan) di sub-bab Latar Belakang, bersama latar belakang masalah praktis di klinik/lapangan); (b) masalah penelitian yang masih ada dan pemecahannya di sub-bab Masalah dan Tujuan Penelitian; dan, (c) “keaslian” atau “kebaruan” penelitian yang sesuai dengan jenis TPS di sub-bab Keaslian Penelitian. Sedangkan yang dimuat di Bab II ialah jenis TPS yang dikerjakan, hasil TPS dan kesimpulannya. Kesimpulan TPS dinyatakan dalam bentuk masalah-masalah yang masih dihadapi peneliti-peneliti sebelumnya dalam upaya membuktikan hubungan bermakna intervensi–outcome dengan merujuk kepada kerangka konsep yang bersangkutan (dengan landasan teori sebagai mediatornya) disertai hipotesis-hipotesis penelitian yang sesuai dengan Masalah dan Tujuan Penelitian yang ditulis di Bab I.

Pada telaah pustaka yang non-sistematik (narrative review) penelaah menggunakan aturannya sendiri pada semua tahap telaah pustaka. Aturan yang digunakan sering tidak jelas, sehingga sulit untuk diulang penelaah lain, dan tidak obyektif, sehingga condong ke arah bukti dugaan semula (preconceived evidence). Untuk penelitian akademik telaah pustaka jenis ini tidak dianjurkan. Setiap dosen sebaiknya melakukan quick scoping review bersama staf perpustakaan untuk membuat peta umum penelitian di bidang minatnya. Berdasarkan peta ini dia dapat menugaskan mahasiswa S1 untuk menulis skripsi tentang salah satu kerangka konsep dan pengukuran secara valid (kualitatif atau kuantitatif) variabel-variabelnya. Bersama mahasiswa S2 dia dapat menambahkan hasil rapid evidence assessment pada salah satu kerangka konsep yang ada di peta tersebut dan mengarahkan mahasiswa untuk menyempurnakan rancangan penelitian. Pembimbing mahasiswa S3 sebaiknya mempunyai peta penelitian yang lebih khusus. Selain menunjukkan semua kerangka konsep yang jarang/banyak diteliti dengan kekuatan rancangannya masing-masing, peta mereka juga mencantumkan full systematic review (dan reviewnya) yang telah dikerjakan oleh peneliti/lembaga lain dan rekomendasi mereka yang berkaitan dengan praktek klinik/PH dan penelitian selanjutnya. Bersama mahasiswa S3 dia akan melakukan full systematic review selanjutnya dan mengarahkan mahasiswa yang bersangkutan untuk meneliti masalah penelitian terkini yang diidentifikasi review tsb.

 

Rujukan

HLWIKI International. Scoping Reviews. Diunduh 5 Mei 2016 dari http://hlwiki.slais.ubc.ca/index.php/Scoping_reviews

 Systematic Literature Review X Narrative Review. Diunduh 5 Mei 2016 dari http://dx.doi.org/10.1590/S0103-21002007000200001

 

 

 

 

Pialang Pengetahuan (Knowledge Broker)

Pemerintahan kabupaten/kota yang mengetahui bahwa stroke, penyakit jantung iskemik dan diabetes melitus merupakan penyebab kematian tertinggi (dan terus meningkat) di Indonesia, dan bahwa penyakit-penyakit tersebut merupakan beban tertinggi (dalam hal jumlah tahun hidup hilang akibat kematian lebih awal dan jumlah tahun hidup sehat hilang akibat cacat), dapat memanfaatkan jasa dari Pialang Pengetahuan (PP) untuk memperoleh masukan mengenai program-program yang dapat mengurangi kematian dan kecacatan akibat penyakit-penyakit tersebut. PP adalah orang atau organisasi yang menjadi perantara antara pengguna pengetahuan (pembuat keputusan, perencana dan pelaksana) dan penghasil pengetahuan (peneliti efikasi intervensi dan evaluator efektivitas program). Pengetahuan ini diperoleh dari makalah/laporan systematic review (telaah pustaka intensif) dan scoping review (telaah pustaka extensif) yang terkini dan penelitian/evaluasi empirik yang lebih terkini. PP kemudian menerjemahkan pengetahuan ini (knowledge translation), atau mengemasnya (knowledge packaging), menjadi informasi yang lebih operasional bagi pengguna dan menyediakan informasi ini (knowledge diffusion) di situs jejaring elektronik atau menyebarluaskannya (knowledge dissemination) melalui pemberdayaan pemerintahan daerah.

Pemerintahan Kota Yogyakarta pernah melaksanakan Gerakan “Segosegawe” (menggunakan sepeda untuk pergi ke sekolah dan bekerja). Intervensi dalam gerakan ini efikasius sebagai pencegahan primer (i.e., untuk mengurangi kasus Resiko Tinggi) Penyakit Kardio Vaskuler (PKV) dan Diabetes Melitus (DM), namun karena dikelola secara tidak efektif (hasilguna) program ini tidak membuahkan hasil yang diharapkan. Melalui diseminasi pengetahuan PP tidak hanya menyediakan pengetahuan tentang intervensi-intervensi yang efikasius untuk semua tahap pencegahan PKV dan DM (i.e., pencegahan dasar s/d rehabilitasi) tetapi secara proaktif mendampingi pemerintahan daerah dan unit-unit pelaksana teknisnya dalam pengelolaan program.

Tingkat efektivitas program dapat dilihat dari:
1. Output program: (a) persen kasus yang dicakup oleh upaya pencegahan primer s/d rehabilitasi; (b) persen kelompok penduduk (menurut ras/etnik, SoSek, geografis & gender) yang dicakup upaya pencegahan dasar dan pencegahan primer (untuk menghilangkan/mengurangi keterpaparan dan kerentanan); dan, (c) persen sarana pelayanan kesehatan yang dicakup oleh tanggap cepat dan tanggap terencana pemerintahan daerah.
2. Oucome program: Distribusi (menurut tempat, waktu dan kelompok penduduk) dan Angka-angka (rates) kasus resiko tinggi, kasus sub-klinis dan kasus klinis PKV dan DM.
Tanggap cepat dapat berupa (re-)alokasi sumberdaya, bimbingan teknis/ supervisi, dan koordinasi intra- & inter-sektoral. Tanggap terencana, yang dimasukkan dalam anggaran tahun berikut, dapat berupa alokasi sumberdaya, bimbingan teknis, advokasi dan kebijakan.

Dari kesimpulan systematic review dan scoping review PP juga dapat memberi masukan kepada peneliti efikasi intervensi tentang perbaikan dalam kerangka konsep dan rancangan penelitian. Sebagai contoh, systematic review tentang manfaat bersepeda, penulis-penulisnya menyimpulkan “Sesuai dengan kriteria standard yang digunakan untuk penelitian-penelitian klinik, ditemukan bukti kuat manfaat [bersepeda] untuk kebugaran, bukti sedang untuk faktor-faktor resiko kardiovaskuler, dan bukti belum pasti untuk kematian pada umumnya, kesakitan dan kematian akibat penyakit jantung koroner, resiko kanker, dan kelebihan berat badan dan obesitas”. Karena laporan ini terbit beberapa tahun yang lalu, PP perlu melacak dan menelaah penelitian empirik yang terbit setelah makalah terakhir yang mereka review dan menyarankan kepada peneliti-peneliti lain untuk mereplikasi penelitian tersebut dengan kerangka konsep dan rancangan penelitian yang lebih baik. Berdasarkan temuan evaluasi efektivitas program, PP dapat memberi masukan kepada peneliti-peneliti efikasi intervensi tentang moderator-moderator (i.e., ciri-ciri dan keadaan unit analisis) yang dapat menguatkan korelasi intervensi dan hasil intervensi.

Mengingat cakupan pengetahuan yang luas dan intensitas peran yang dalam ada banyak kompetensi yang sebaiknya dikuasai PP. Selain mampu mendifusi dan mendiseminasi pengetahuan, PP sebaiknya juga mampu menganalisis masalah dan membuat keputusan berdasarkan data surveilans kesehatan (dan, kalau perlu, memperkuat sistem surveilans-respons kesehatan), serta memahami koordinasi lintas sektor dan lintas unit pelaksana teknis.

Rujukan:

Armstrong, R., Waters, E., Dobbins, M., Anderson, L., Moore, L., Petticrew, M., … & Swinburn, B. (2013). Knowledge translation strategies to improve the use of evidence in public health decision making in local government: intervention design and implementation plan. Implementation Science, 8(1), 121.

Lomas, J. (2007). The in-between world of knowledge brokering. BMJ: British Medical Journal, 129-132.

Oja,P., Titze,S., Bauman,A., de,Geus B., Krenn,P., Reger-Nash,B., & Kohlberger,T. (2011). Health benefits of cycling: A systematic review. Scandinavian Journal of Medicine and Science in Sports, 21(4), 496-509.

Robeson, P., Dobbins, M., & DeCorby, K. (2008). Life as a knowledge broker in public health. Journal of the Canadian Health Libraries Association/Journal de l’Association des bibliothèques de la santé du Canada, 29(3), 79-82.

Roxborough, L., Rivard, L., & Russell, D. (2009). Knowledge Brokering in Health Care. CanChild Centre for Childhood Disability Research. Diunduh 1 Juli 2015 dari: http://www.canchild.ca/en/canchildresources/knowledgebrokering.asp)

Weiner, J.P. (2008). Health Policy and the Delivery of Health Care. Johns Hopkins Bloomberg School of Public Health. Diunduh 5 Juli 2015 dari:

WHO. Indonesia: WHO Statistical Profile. Diunduh 5 Juli 2015 dari: http://www.who.int/countries/idn/en/

Zudianto, H. Segosegawe. Diunduh 8 Juli 2015 dari: http://www.jogjakota.go.id/app/modules/upload/files/artikel segosegawe.pdf.

    Tanggapan dari Putu Andayani:
    Dari tulisan tersebut, saya ingin bertanya, apakah ini berarti PP hanya bisa hidup di area dimana ada awareness dari Policy Makers mengenai manfaat pengetahuan dalam pengambilan keputusan dan pembuatan kebijakan? Apakah ada peluang untuk meningkatkan awareness ini di kalangan pejabat yang belum berorientasi pada pengetahuan dan bukti empirik? Dari kasus yang diangkat, yaitu “sego segawe”, terlihat bahwa tampaknya pergantian kepemimpinan daerah juga turut berperan dalam kontinuitas atau diskontinuitas suatu program, meskipun program tersebut sudah memiliki bukti empirik yang cukup banyak. Apakah ada perubahan peran/intensitas advokasi PP dalam hal ini yang ikut mempengaruhi?

    Jawaban:
    Jasa PP perlu ditawarkan (disosialisasi). Melalui KSI 2015/2016 PP akan diujicoba dulu di Kulonprogo dan Bantul sebelum ditawarkan ke PemDa yang lain. Yang dibuktikan penelitian empirik dengan rancangan experiment murni adalah dayaguna (efficacy) intervensi (e.g., bersepeda, berjalan kaki, berenang). Namun, ketika diterapkan di masyarakat ciri-ciri dan keadaan dari subyek-subyek (pegawai dan murid sekolah) tidak dapat dikendalikan seperti pada RCT (randomized controlled trial). Infrastructure (e.g., penitipan/ penyediaan sepeda di shelter Transjogja/terminal angkutan umum kabupaten/stasiun kereta api, lajur dan tanda lalulintas khusus pesepeda/pejalankaki, kebijakan pembatasan penjualan/kepemilikan/penggunaan sepeda motor/mobil, sarana olahraga umum dan di perusahaan/instansi) harus ditata dan SDM (e.g., kepala instansi, pemimpin perusahaan, guru, orangtua, polisi) harus dipimpin dengan cara yang hasilguna (effective) dan hematguna (efficient). Walikota penggagas Segosegawe mempunyai kesempatan yang cukup lama (dua periode) untuk melembagakan program tersebut.

    Tanggapan dari Andre Meliala:

    Pada kasus “segosegawe”, sudah dituliskan ada masalah “ketidakefektifan” pengelolaan program ini, sehingga hasilnya tidak seperti yang diharapkan. Isu “ketidakefektifan” ini yang menarik untuk dibahas oleh eksekutif (dari sisi implementasi) dan oleh peneliti (dari sisi konsep).

    Peran PP atau PLKB (personel to liase or knowledge broker) selain menjadi jembatan untuk membantu proses knowledge translation (kepada pihak eksekutif) dan knowledge packaging (bersama peneliti), agar intervensi yang disarankan dapat masuk akal (akal eksekutif) dan tidak melenceng (dari keinginan dan standar normatif peneliti). “Tidak efektif” menurut peneliti karena eksekusi program tidak sesuai dengan kerangka teori yang mendasari program tersebut. “Tidak efektif ” menurut eksekutif karena banyak komponen dalam lingkungan yang sebenarnya eksis, tetapi tidak masuk dalam perhitungan kerangka kerja peneliti. Peran PP atau PLKB adalah sebagai jembatan untuk mengatasi masalah tersebut.

    Selain itu, peran lain adalah mengisi gap yang mungkin terjadi pada saat pengembangan konsep (bersama peneliti), dengan memberi masukan jika ada “blindspot” pada kerangka kerja yang diusulkan. Juga membantu mengisi gap yang mungkin terjadi pada saat penyusunan rencana eksekusi (bersama eksekutif), misalnya yang berhubungan dengan biaya.