Desentralisasi Logistika dan Logika

Di seminar “Permasalahan dan kemajuan dalam revisi PP No. 38/2007 dan PP No. 41/2007”, yang diselenggarakan oleh KPMK FK UGM pada tanggal 22 Februari 2014, seorang pembicara mengatakan bahwa semua pegawai yang tidak memiliki jabatan struktural akan mendapat jabatan fungsional. Sebagai contoh dia menyebutkan pegawai yang bertugas sebagai pramusaji. Sebaiknya pramusaji, penjaga malam, petugas kebersihan dsb lebih tepat digolongkan sebagai pegawai dukungan (support staff). Untuk digolongkan sebagai Jabatan Fungsional Keterampilan juga kurang tepat karena ini merupakan “… jabatan fungsional kualifikasi teknis atau penunjang profesional yang pelaksanaan tugas dan fungsinya mensyaratkan penguasaan pengetahuan teknis di satu bidang ilmu pengetahuan atau lebih. Tugas utama Jabatan Fungsional Ketrampilan meliputi pelaksanaan kegiatan teknis yang berkaitan dengan penerapan konsep dan metoda operasional di bidang ilmu pengetahuan tersebut serta pemberian pengajaran di tingkat pendidikan tertentu.” (http://jabatanfungsional.com/)

Pernyataan dari pembicara tersebut terkait dengan jawaban atas pertanyaan yang saya ajukan – mengapa di dalam diskusi ini jabatan fungsional tidak disinggung. Pertanyaan ini dipicu oleh presentasi dari pembicara lain, seorang Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten, yang menyinggung soal kesulitan yang ia hadapi dalam pengawasan mutu/teknis upaya kesehatan. Peningkatan mutu upaya kesehatan tidak dapat dilakukan dengan baik tanpa dukungan staf fungsional yang kompeten. Menurut pembicara PNS fungsional dari UPT tidak tertarik bekerja di Dinas Kesehatan karena tunjangan fungsional hilang. Untuk mengimbangi ketimpangan ini KaDinKes tersebut berkoordinasi dengan organisasi profesi.

Masukan dari staf fungsional, terutama dari mereka yang memegang jabatan Fungsional Keahlian, sangat diperlukan karena tugas utama mereka “… meliputi pengembangan pengetahuan, penerapan konsep dan teori, ilmu dan seni untuk pemecahan masalah, dan pemberian pengajaran dengan cara yang sistematis.” (http://jabatanfungsional.com/) Kegagalan DIY menurunkan angka kematian dan kesakitan ibu dan anak, atau mengendalikan demam dengue, disebabkan karena mengandalkan pendekatan struktural, atau logistika – karena DinKes-DinKesnya tidak mempunyai, atau tidak memanfaatkan, “brain trust” yang memahami substansi, atau logika. DinKes Kota dan kabupaten juga tidak dapat sepenuhnya menggantungkan diri pada masukan dari organisasi profesi atau perguruan tinggi, sebab mereka belum tentu memahami lapangan dan belum tentu ahli di bidang yang bersangkutan. (Sebagai contoh, kasus proyek pelepasan nyamuk Aedes Aegypti yang mengandung bakteri Wolbachia oleh FK UGM).

Setelah saya mengajukan pertanyaan di atas pemandu acara mengingatkan penanya-penanya berikut supaya tidak menyimpang dari tema pertemuan, seolah-olah pertanyaan tadi tidak relevant dengan tema pertemuan. Tujuan kedua pertemuan adalah “… mendapatkan masukan untuk penyempurnaan draft revisi PP No. 38/2007 dan PP No. 41/2007 khususnya di Bidang Kesehatan.” (http://www.manajemen-pelayanankesehatan.net) Kedua PP tersebut mengatur desentralisasi pemerintahan dan inti dari revisi kedua PP (dan UU No. 32 Tahun 2004) adalah mencari keseimbangan sentralisasi-desentralisasi. Yang perlu dipertimbangkan dalam hal ini ialah: (1) pembagian tugas tidak hanya dalam hal logistika (perencanaan, pembiayaan dan pengelolaan program) tetapi juga dalam hal logika (validitas intervensi-intervensi, pengukuran hasil intervensi dan evaluasi outcome serta impact program); dan, (2) pembagian tugas tidak diseragamkan untuk semua daerah, tetapi disesuaikan dengan keadaan dan kemampuan daerah. (http://www.ciesin.org/decentralization/English/General/Different_forms.html)

Angka-angka kesakitan, kecacatan dan kematian penyakit-penyakit prioritas di suatu daerah dapat diturunkan jika DinKes Kabupaten/Kota menyelenggarakan UPK dan UKM dengan intervensi-intervensi yang efikasius (masalah logika) dan sumberdaya yang dikelola secara efektif dan efisien (masalah logistika). Sinergi jabatan struktural dan jabatan fungsional dapat diwujudkan melalui struktur organisasi matrix (Lihat KMK 267 Tahun 2008 tentang Pedoman Teknis Pengorganisasian Dinas Kesehatan Daerah). Jika PemDa yang bersangkutan tidak mampu/mau memberi tunjangan fungsional pemerintah pusat mempunyai kesempatan untuk memberikan tunjangan fungsional dengan ikatan-ikatan yang meningkatkan kemampuan staf DinKes (pelatihan, pembuatan prosedur baku, dsb).

Tanggapan Dr Andreasta Meliala:

Mengenai jabatan fungsional, sebenarnya PKMK sudah menaruh perhatian sejak lama. Mulai tahun 2004, waktu itu ada proyek pengembangan organisasi di Direktorat Yanmed dan Gigi Dasar DepKes, isu mengenai jabatan fungsional dibahas kembali. Banyak sekali mantan structural (yang masih bernilai secara kapasitas dan pengalaman) kurang dimanfaatkan untuk mendukung kegiatan organisasi. Mereka telah beralih status menjadi “orang fungsional”. Analisis beban kerja pejabat struktural menunjukkan bahwa telah terjadi over-loaded pekerjaan dan ada fenomena over-staffing dari sisi jumlah namun under-staffing dari sisi kualitas. Melihat analisis ini, maka direkomendasikan untuk memberdayakan “pejabat fungsional” (yang ternyata terdiri dari berbagai jenjang). Contoh tugasnya, bagi para mantan pejabat struktural tinggi, menelaah berbagai konsep dan membuat rekomendasi yang dapat dimanfaatkan oleh pejabat struktural. Sehingga angan-angan untuk membuat kebijakan berbasis bukti bisa diwujudkan.

Pada tahun 2007-2009 PKMK juga ter‎libat dalam restrukturisasi organisasi Dinas Kesehatan Prov Kaltim. Mengacu pada regulasi yang berlaku saat itu (termasuk PP41), maka pemberdayaan jabatan fungsional menjadi salah satu topik bahasan. Secara organisasi, personel juga tersedia, baik yang murni berkarir sebagai fungsional maupun mantan struktural.

Masih ada beberapa proyek yang berhubungan dengan pengembangan jabatan fungsional. Secara umum dapat disimpulkan bahwa‎ ada 4 masalah dalam pemberdayaan jabatan fungsional:

1. Kategori yg terbatas (terutama di bidang kesehatan)
2. Keselarasan regulasi dari pusat sampai lokal (berhubungan dengan pembayaran Kompensasi fungsional)
3. Kedudukan dalam organisasi yang ditempatkan pada satu kotak dengan garis terputus-putus
4. Malfungsi oleh karena hambatan psikologis (oleh karena jabatan fungsional hanya dijadikan sebagai “tempat parkir” mantan pejabat struktural)

Pendekatan skill-mix dan organisasi matrix sangat efektif jika fungsional dan structural bisa bekerja sama. Isu ini menarik untuk diangkat kembali, karena dari sisi aturan (sejak dulu) selalu disinggung, namun success story-nya belum ditemukan (di Indonesia). Selain itu, saat ini semakin banyak tuntutan untuk memperluas kriteria jabatan fungsional dalam pengertian yang terlalu longgar, sehingga berpotensi untuk melemahkan konsep fungsional yang sebenarnya.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s