Tanggapan terhadap tulisan “Menurunkan AKI & AKB”

Dr Budiono Santoso (bs2751950@gmail.com), 3 Oktober 2013:

Masalah ini pelik memang, tetapi negara2 seperti Viet Nam dan Mongolia bisa menurunkan AKI & AKA, mengapa penurunan di Indonesia begitu lambat. Pendekatan sistem memang nampak lemah di Indonesia untuk memutus rantai faktor resiko

Dr Kristiani Indarto (kristiani50@yahoo.co.id), 6 Okotober 2013:

Pada dasarnya, artikel tersebut cukup bagus karena ada warna lain/ide lain dalam memberikan solusi untuk menurunkan AKI dan AKB. Namun, ada beberapa hal yang mungkin perlu dipikirkan. Pertama, ide tersebut mungkin bisa dijalankan di Jawa. Tetapi, untuk masyarakat di luar Jawa hal tersebut mungkin sulit dilakukan karena terkendala kondisi geografis/medan yang sulit dijangkau, juga kondisi sosial, ekonomi, dan budaya masyarakat yang kurang mendukung (misalnya: di daerah tersebut belum tentu tersedia ojek atau koperasi sehingga ide tersebut tidak mudah dilaksanakan).

Kedua, perlu dipikirkan pula latar belakang sosial budaya dan persepsi masyarakat mengenai konsep pernikahan, khususnya bagi anak-anak perempuan mereka. Ada sebagian masyarakat yang menganggap bahwa anak-anak perempuan mereka perlu segera dinikahkan. Kalau tidak, anak-anak perempuan tersebut dianggap “tidak laku”, menjadi “perawan tua”, atau “sulit jodoh”. Selain itu, ada pula pemikiran bahwa pernikahan anak-anak perempuan tersebut merupakan wujud dari tuntasnya tanggung jawab orang tua.

Untuk itu, selain upaya-upaya yang diusulkan oleh Pak Rossi (subsidi Pemda untuk koperasi ojek untuk antar-jemput siswa ke sekolah dan koperasi ibu-ibu untuk peningkatan gizi anak-anak), perlu dipikirkan juga upaya-upaya lain yang berkaitan dengan sosial budaya masyarakat dan persepsi masyarakat yang keliru mengenai pernikahan dini anak-anak mereka. Sebetulnya, penyuluhan-penyuluhan untuk menunda pernikahan sudah banyak dilakukan. Namun, untuk mengubah persepsi dan perilaku masyarakat memang tidaklah mudah. Untuk itu, segala upaya tersebut perlu didukung dengan penertiban UU Perkawinan oleh Kepala Desa, aparat pemerintah desa, dan KUA yang diperkuat dengan komitmen untuk aktif mengambil bagian dalam mencegah pernikahan dini dengan cara tidak meloloskan permohonan pernikahan usia muda yang tidak sesuai dengan UU Perkawinan.

Perlu dipikirkan pula peningkatan Kejar Paket B dan pelatihan keterampilan/wirausaha bagi anak-anak putus sekolah guna meningkatkan kesejahteraan mereka dan menunda pernikahan di usia yang terlalu muda.

————————————————————————————–

“Menurunkan AKI & AKB” (14 Oktober 2009):

Di suatu desa di lereng Gunung Sumbing ada sebuah sekolah dasar yang mempunyai 22 murid yang duduk di Kelas 6. Semuanya, 12 perempuan (55%) dan 10 laki-laki (45%), lulus ujian akhir. Hanya enam (27%) dari antara mereka, dua perempuan (9%) dan empat laki-laki (18%), yang sanggup meneruskan ke sekolah menengah. Alasan utamanya adalah biaya yang mahal untuk mencapai SMP yang terdekat – mereka harus mengeluarkan Rp20 ribu per hari untuk naik ojek. Apa yang kemudian terjadi pada 16 anak yang tidak melanjutkan sekolah? Pada usia berapa 10 anak perempuan yang tidak melanjutkan sekolah, yang pada saat lulus rata-rata berumur 12 tahun, kawin dan hamil? Berapa dari antara mereka yang mengalami persalinan normal? Berapa dari antara bayi-bayi mereka yang lahir dengan berat badan normal?

Departemen Kesehatan mengharap dapat mencapai target AKI 125 per 100.000 kelahiran hidup dan AKB 15 per 1.000 kelahiran hidup pada tahun 2010 melalui program-program peningkatan pelayanan kesehatan, seperti Bidan di Desa dan MPS (Make Pregnancy Saver). Namun DepKes juga sadar bahwa ”AKI dan AKB di Indonesia itu beragam, ada kabupaten yang sudah bagus tetapi juga ada yang masih jauh dari harapan tergantung dengan kondisi geografisnya, tingkat kemiskinannya, daerah konflik dan sebagainya. Dengan sendirinya di daerah yang sulit seperti Papua, NTT, maka AKI dan AKB-nya masih tinggi. Demikian pula di Jawa, ada daerah-daerah kantong yang AKB dan AKI-nya masih tinggi.” (Diunduh tanggal 14 Oktober dari http://www.depkes.go.id/)

Untuk menurunkan AKI dan AKB, terutama di daerah-daerah yang sulit/kantong, diperlukan upaya pencegahan yang lebih dini. Pemerintahan-pemerintahan daerah harus merancang program-program yang meningkatkan partisipasi pendidikan di sekolah dasar dan menengah untuk menunda anak-anak masuk ke pasaran kerja dan kehidupan berkeluarga. Peraturan wajib sekolah dan bebas uang sekolah tidak cukup jika keluarga-keluarga kurang mampu tidak sanggup menghadirkan anak-anak mereka secara fisik dan mental di sekolah-sekolah. Ada dua program yang perlu ditambahkan, yang akan mempunyai pengaruh jangka panjang pada kesehatan ibu dan anak, yaitu Program Bis/Angkutan Umum Sekolah dan Program Kantin Sekolah.

Program Bis Sekolah mungkin sulit dilaksanakan di daerah pegunungan seperti  di lereng Gunung Sumbing. PemDa dapat memberikan subsidi dan pelatihan kepada kooperasi ojek untuk mengantar pulang dan pergi murid-murid ke sekolah. PemDa juga dapat memberikan subsidi dan pelatihan kepada kooperasi ibu-ibu untuk menyediakan makanan bergizi bagi murid-murid di sekolah.

Berita-berita di media masa tentang penutupan atau penggabungan beberapa sekolah dasar mungkin bukan karena jumlah penduduk usia sekolah dasar makin berkurang, tetapi karena tingkat partisipasinya yang makin berkurang. Yang diharapkan ialah pengurangan jumlah penduduk (Program KB dan Penyuluhan Kesehatan Reproduksi digairahkan!) dan peningkatan partisipasi pendidikan.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s