Meningkatkan Peran Apoteker dalam Pelayanan Kesehatan

Di daerah perkotaan apoteker pada umumnya hanya berperan sebagai penanggung-jawab apotek. Tugas menyediakan obat sesuai resep dokter (dispensing), meracik, menjual obat bebas dan memberikan saran kepada pasien/pembeli obat dilakukan oleh petugas apotek yang lain. Untuk menaikkan mutu pelayanan pengobatan kepada masyarakat disarankan supaya apoteker: (1) menentukan nama obat dan cara penggunaan obat; (2) memberikan keterangan lengkap kepada pasien tentang obat yang bersangkutan (indikasi, dosis, cara pemakaian, efek samping, kontraindikasi, interaksi dengan obat lain, pilihan merk, dsb.); dan, (3) mengikuti/menindak-lanjuti penggunaan obat oleh pasien (terutama untuk pasien-pasien dengan penyakit-penyakit khronis).

Saran pertama (peran menentukan nama dan cara penggunaan obat) didasarkan atas pertimbangan pembagian tugas dan kerja-sama antar petugas kesehatan – dokter mendiagnosis penyakit yang diderita pasien (yang disadari dan yang tidak disadari pasien), perawat merawat pasien, apoteker mengobati pasien, dokter spesialis bedah membedah pasien, dst. Tugas mendiagnosis penyakit memerlukan keahlian, ketelitian dan waktu, karena menyangkut diagnosis etiologis penyakit untuk symptom yang menyebabkan pasien datang ke dokter, diagnosis sub-klinis untuk penyakit-penyakit lain yang mungkin diderita pasien tetapi belum manifest, dan diagnosis faktor-faktor resiko yang mungkin dihadapi/dimiliki pasien. Jika diperlukan obat untuk masing-masing diagnosis tersebut dokter cukup menuliskan nama golongan obat berdasarkan efek yang diberikan oleh obat yang bersangkutan (e.g., analgetika, ACE inhibitor, hormon kortikosteroid, antibiotik, anti-diabetik oral). Nama obat yang lebih spesifik ditentukan oleh apoteker berdasarkan anamnesis selanjutnya dan hasil pemeriksaan lab/khusus yang dilampirkan (atau yang dikomunikasikan oleh dokter). Khusus untuk penggunaan antibiotika apoteker akan memperhatikan hasil pemeriksaan lab untuk jenis pathogen dan sensistivitas pathogen terhadap antibiotika yang bersangkutan. Supaya obat terjangkau oleh pasien, anamnesis yang dilakukan apoteker sebaiknya mengungkap siapa yang menanggung biaya pengobatan dan kemampuan membayar pasien jika harus ditanggung sendiri.

Saran ketiga (mengikuti/menindak-lanjuti penggunaan obat) berkaitan dengan surveilens reaksi merugikan obat dan pengobatan putus-jalan. Yang pertama diperlukan untuk mencegah pengedaran obat palsu, penjualan bebas obat resep dan penyalahgunaan obat. Yang kedua diperlukan untuk mencegah resistensi pathogen terhadap obat yang harus digunakan selama suatu selang waktu tertentu (e.g., obat anti-TB). Apoteker sebaiknya membuat rekam pengobatan dan melakukan komunikasi secara proaktif dan berkelanjutan dengan pasien (rawat jalan dan rawat inap) dan keluarganya.

Saran-saran di atas juga akan berlaku secara bertahap untuk apoteker yang ditempatkan di daerah pedesaan dan daerah terpencil, karena makin banyak apoteker dididik perguruan tinggi dan ditempatkan KemenKes di PusKesmas-PusKesMas. Pendidikan klinik fakultas kedokteran yang terlampau “drug driven” juga perlu diubah supaya lebih “diagnostic driven” dan kurikulum fakultas farmasi yang condong “drug-industry driven” disesuaikan menjadi “drug-therapy driven”.

Rujukan

Azhar, S., Hassali, M., Ibrahim, M., Ahmad, M., Masood, I., & Shafie, A. (2009). The role of pharmacists in developing countries: the current scenario in Pakistan. Human Resources for Health 2009, 7:54.

Supriadi, W.C. Kriminalisasi (?) Dispensing Obat. Diunduh 2 Sept 2013 dari http://hukumkes.wordpress.com/2008/03/06/kriminalisasi-dispensing-obat/

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s