Model Percepatan Peningkatan Pelayanan Kesehatan untuk Mencapai MDGs

Dalam makalah mereka yang berjudul “Do we have the right models for scaling up health services to achieve the Millennium Development Goals?”, yang terbit di BMC Health Services Research 2011, 11:336 (http://www.biomedcentral.com/1472-6963/11/336), Subramanian dkk. menulis bahwa pada umumnya negara-negara sedang berkembang menggunakan kerangka teori yang terlalu sederhana dan tidak memadai untuk mencapai MDGs sektor kesehatan, yang perhatiannnya lebih pada pencapaian angka-angka cakupan dan penurunan angka-angka kematian dibandingkan pada bagaimana melakukan percepatan peningkatan (scaling up). Menurut mereka banyak negera tidak akan mencapai sasaran tingkat pelayanan kesehatan menjelang tahun 2015 karena menganggap proses percepatan peningkatan sebagai replikasi intervensi-intervensi kesehatan tertentu (e.g., imunisasi, persalinan dibantu tenaga kesehatan terlatih, penatalaksanaan terpadu anak sakit) melalui suatu sistem pelayanan kesehatan (pada umumnya melalui sistem kesehatan kabupaten/kota) dengan memperbanyak titik pelayanan dan sumber-daya.

Berdasarkan telaah 102 makalah yang mengandung kerangka konsep percepatan peningkatan pelayanan kesehatan (i.e., identifikasi faktor-faktor saling terkait yang mempengaruhi outcome MDGs sektor kesehatan dan uraian proses peningkatan pelayanan kesehatan) mereka menemukan enam model. Keenam model ini kemudian dibandingkan dengan model-model yang dikembangkan setelah MDGs dideklarasikan pada tahun 2000 dari segi pengertian percepatan peningkatan, sumber-daya percepatan peningkatan, wawasan perencanaan, wawasan pelaksanaan, dan MonEv.

Model-model percepatan peningkatan pelayanan kesehatan pasca pencanangan MDGs, yang oleh Subramanian dkk. digunakan sebagai tolok ukur, juga tidak akan banyak membantu negara-negara untuk mencapai semua target pelayanan kesehatan pada waktunya. Ini disebabkan karena model-model tersebut, sama seperti keenam model yang dinilai, tidak menjelaskan bagaimana sistem pelayanan kesehatan mengendalikan penyakit-penyakit prioritas (i.e., penyakit-penyakit yang paling banyak menyumbang kepada angka-angka kematian ibu, neonatus, bayi, batuta dan balita, dan penyakit-penyakit sasaran MDGs seperti HIV/AIDS, Malaria dan TB Paru), yaitu bagaimana menatalaksana kasus dan lingkungan pada tingkat perorangan (UKP) maupun pada tingkat masyarakat (UKM). Kelemahan yang lain dari model-model tersebut ialah mereka tidak secara spesifik menyebutkan keterkaitan pencapaian target-target MDGs sektor kesehatan (4,5, & 6) dengan pencapaian MDGs yang lain (1, 2, 3, 7 & 8). Untuk mencapai target angka-angka kematian dan insidensi/prevalensi penyakit-penyakit prioritas MDGs menjelang tahun 2015 masing-masing Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota di Indonesia sebaiknya melakukan hal-hal berikut:

  1. Mengidentifikasi penyakit-penyakit prioritas MDGs di wilayah kerjanya.
  2. Merumuskan protap deteksi dan tindakan kasus ResTi, kasus a-simptomatis, kasus simptomatis dan kasus cacat dari penyakit-penyakit tersebut.
  3. Merumuskan protap surveilans aktif dan respons segera/terencana dari penyakit-penyakit tersebut.
  4. Menginstruksikan unit-unit pelayanan kesehatan pemerintah dan swasta untuk mengikuti protap-protap UKP dan UKM penyakit-penyakit tersebut,
  5. Mengadakan MonEv pelaksanaan protap-protap UKP dan UKM penyakit-penyakit tersebut.

Catatan: Langkah 2 dan 3 didasarkan atas protap-protap yang ada dari KemenKes dan DinKes Provinsi, dan menghasilkan protap UKP dan UKM untuk masing-masing penyakit prioritas.

Keterkaitan antara percepatan pencapaian target-target MDGs sektor kesehatan dan percepatan pencapaian target-target MDGs yang lain sebaiknya diwujudkan oleh pemerintahan kabupaten/kota melalui langkah-langkah berikut:

  1. Merumuskan protap deteksi dan tindakan lingkungan-lingkungan fisik, biologis dan sosial yang mempengaruhi kerentanan dan pemaparan anggota masyarakat terhadap agen-agen penyakit prioritas yang telah diidentifikasi Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota.
  2. Merumuskan protap surveilans aktif dan respons segera/terencana dari lingkungan-lingkungan tersebut.
  3. Menginstruksikan unit-unit pelayanan sektor lain, baik pemerintah maupun swasta, untuk mengikuti protap-protap penatalaksanaan lingkungan tersebut.
  4. Mengadakan MonEv pelaksanaan protap-protap penatalaksanaan lingkungan tersebut.
  5. Mengkoordinasi perusahaan-perusahaan swasta supaya melaksanakan CSR yang terarah kepada pencapaian target-target MDGs.

Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/BAPPENAS menganjurkan supaya pemerintahan provinsi menyiapkan “Rencana Aksi Daerah Percepatan Pencapaian MDGs”. (http://www.bappenas.go.id/node/118/2814/peta-jalan-percepatan-pencapaian-tujuan-pembangunan-milenium-di-indonesia/) Dinas-dinas pemerintahan provinsi sebaiknya membuat rencana kerja, melaksanakan dan melakukan MonEv pemberian bimbingan teknis kepada pemerintahan-pemerintahan kabupaten/kota di wilayah kerjanya untuk melaksanakan langkah-langkah tersebut di atas. Model alternatif ini ditujukan kepada percepatan peningkatan pelayanan secara fungsional (i.e., melengkapi jenis pelayanan dengan intervensi-intervensi yang efikasius dengan manajemen sumber-daya yang efektif dan efisien), tidak kepada percepatan peningkatan pelayanan secara administratif (i.e., menambah titik pelayanan dan sumber-daya). (http://en.wikipedia.org/wiki/Scalability)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s