UKM Primer, UKM Sekunder & UKM Tersier

Dalam SKN 2009 disebutkan bahwa subsistem Upaya Kesehatan (UK) t.d. tiga tingkatan – Primer (UK dasar), Sekunder (UK rujukan spesialistik), dan Tersier (UK rujukan sub-spesialistik). Masing-masing UK ini mencakup UK yang langsung dapat meningkatkan derajat kesehatan masyarakat (pelayanan kesehatan peorangan dan masyarakat) dan UK penunjang yang mendukung upaya kesehatan langsung (e.g., sumber daya manusia, dana, sarana dan prasarana, advokasi, promosi kesehatan, penelitian dan pengembangan). Yang menarik dari pandangan KemKes tentang subsistem Upaya Kesehatan dalam SKN ini ialah bahwa: (1) Pelayanan kesehatan masyarakat dianggap sebagai UK langsung; (2) Peringkatan UKM menjadi UKM primer, sekunder dan tersier; dan, (3) UK penunjang tidak dianggap sebagai bagian dari UKM.

Di dalam SKN 2009, hal. 36, dikatakan bahwa pembiayaan UKM Primer ditanggung oleh pemerintah dan masyarakat, tetapi pemerintah “wajib membiayai pelayanan kesehatan masyarakat yang ditujukan untuk menangani masalah kesehatan masyarakat yang menjadi prioritas pembangunan. … Pemerintah wajib melaksanakan pelayanan kesehatan masyarakat primer yang berhubungan dengan prioritas pembangunan melalui kegiatan perbaikan lingkungan, peningkatan kesehatan, pencegahan penyakit dan kematian serta paliatif. Pelaksanaan pelayanan kesehatan masyarakat primer didukung upaya kesehatan penunjang seperti: surveilans, pencatatan dan pelaporan.” Dari keterangan ini dapat ditarik kesimpulan bahwa UKM Primer mencakup pencegahan primordial (i.e., penatalaksanaan lingkungan dan agent penyakit) dan pencegahan primer, sekunder dan tersier pada host (i.e., UKP primer). Juga dikatakan bahwa penyelenggaraan UKM Primer menjadi tanggung jawab DinKes Kab/Kota. UKM dapat memberi pengaruh langsung kepada derajat kesehatan masyarakat jika kepala Puskesmas dan kepala DinKes Kota/Kabupaten membuat keputusan-keputusan yang memfasilitasi pencegahan primordial dan UKP (pemerintah dan swasta) di wilayah kerjanya. Dengan sistem surveilans – respons (S-R) yang baik untuk masing-masing penyakit prioritas mereka dapat mengarahkan sumberdaya, BimTek, kolaborasi lintas sektor dan kebijakan ke tempat, waktu dan kelompok penduduk yang lebih membutuhkan. Jadi, UKM pada hakekatnya adalah upaya kesehatan penunjang yang memfasilitasi penatalaksanaan orang (UKP), agent dan lingkungan penyakit-penyakit prioritas.

Di halaman 38 dari SKN 2009 disebutkan bahwa UKM sekunder “… menerima rujukan kesehatan masyarakat berupa sarana, teknologi dan didukung oleh pelayanan kesehatan masyarakat tersier. Penyelenggaraan pelayanan kesehatan masyarakat rujukan menjadi tanggung jawab Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota dan atau Provinsi sebagai fungsi teknisnya, yakni melaksanakan upaya kesehatan masyarakat yang tidak sanggup atau tidak memadai dilakukan di tingkat puskesmas. … Dalam penanggulangan penyakit menular, yang tidak terbatas pada suatu batas administrasi pemerintahan (lintas kabupaten/kota), maka tingkat yang lebih tinggi (lintas provinsi) yang harus menanganinya.” Ini berarti bahwa DinKes Kab/Kota bertanggungjawab memberikan BimTek kepada staf PusKesMas, Rumah Sakit, Praktek Swasta, Apotik, serta sarana kesehatan lain, dan DinKes Provinsi bertanggungjawab memberikan BimTek kepada DinKes Kab/Kota. BimTek yang diperlukan ialah BimTek penatalaksanaan host, agent dan lingkungan, yaitu dalam hal deteksi kasus secara valid dan intervensi kasus secara daya-guna (efficacious). Di dalam struktur organisasi DinKes yang seharusnya berperan dalam BimTek ialah kelompok JabFung, yaitu para ahli deteksi kasus dan intervensi kasus. Rujukan sarana dimungkinkan jika Kepala DinKes mempunyai wewenang untuk merealokasi sarana antar program dan antar unit administratif dan jika ia dibantu oleh staf struktural yang mengelola logistik secara efektif dan efisien.

SKN 2009, hal. 41, menyatakan bahwa pelaksanaan UKM Tersier “… menjadi tanggung jawab Dinas Kesehatan Provinsi dan Departemen Kesehatan yang didukung dengan kerja sama lintas sektor. … Dinas Kesehatan Provinsi dan Departemen Kesehatan dalam fungsi teknisnya, melaksanakan upaya kesehatan masyarakat dalam bentuk upaya rujukan dari upaya kesehatan sekunder. … Rujukan upaya kesehatan masyarakat diberikan dalam bentuk rujukan sarana, rujukan ilmu pengetahuan dan teknologi serta rujukan operasional.” Sama seperti pada UKM Sekunder, upaya rujukan teknis dilaksanakan oleh staf fungsional yang memperhatikan logika dan upaya rujukan sarana dilaksanakan oleh staf struktural yang memperhatikan logistika. Selain itu KemKes bertanggungjawab melaksanakan UKM lintas batas negara dan provinsi dan merumuskan kebijakan-kebijakan nasional.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s