Haruskah Organisasi DinKes Kab/Kota Mencerminkan Organisasi DinKes Prov?

KepMenKes No 267/2008 tentang Pedoman Teknis Pengorganisasian Dinas Kesehatan Daerah menyatakan karena Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kab/Kota saling tergantung maka lebih baik apabila organisasi DinKes Kab/Kota mencerminkan organisasi DinKes Prov. Melihat bagan struktur organisasi dari kedua DinKes tersebut di lampiran KepMenKes 267/2008 kata ”mencerminkan” berarti persis sama departementasi dan hubungan kewenangannya. Pada bagan struktur organisasi DinKes Prov ditambah kata ”Bina” di depan nama departemen untuk menunjukkan bahwa perannya adalah membina DinKes Kab/Kota. Membina DinKes Kab/Kota dalam hal melaksanakan upaya kesehatan dan melaksanakan upaya kesehatan merupakan dua fungsi yang sangat berbeda. Karena struktur mengikuti fungsi maka struktur DinKes Prov seharusnya berbeda dari struktur DinKes Kab/Kota.

Operating Core (OC) dari DinKes Kab/Kota adalah petugas kesehatan (dokter, apoteker, bidan, perawat dsb.) di Puskesmas, RS, Apotek, dsb yang mengerjakan pelayanan kesehatan kepada masyarakat. Sedangkan OC dari DinKes Prov adalah para pembina yang mengerjakan pembinaan terhadap staf struktural dan fungsional DinKes Kab/Kota. Staf struktural dan fungsional kedua dinas itupun berbeda. Staf struktural DinKes Kab/Kota mengelola logistik program-program pengendalian penyakit dan staf fungsionalnya mengelola logika (substansi) dari program-program tersebut. Sedangkan Staf struktural DinKes Prov berupaya supaya program-program pembinaan DinKes Kab/Kota berjalan dengan efektiv dan efisien dan staf fungsionalnya berupaya supaya para pembina dibekali dengan protap-protap manajemen dan substansi program yang lebih berdaya guna.

Sebagai contoh: Untuk mendeteksi IUGR dan memberikan mikronutrien (pencegahan sekunder BBLR) staf fungsional dari Seksi terkait DinKes Kab/Kota mengadakan BimTek ke petugas kesehatan di klinik KIA Puskesmas dan RS (sebagai UPTD operasional) untuk mensupervisi apakah bidan-bidan yang bertugas menggunakan teknik-teknik yang sesuai dengan protap yang berlaku saat itu. Para pembina dari DinKes Prov dari UPTD operasional terkait mengadakan BimTek ke Staf Fungsional DinKes Kab/Kota untuk mensosialisasikan protap-protap deteksi dan mengobati dini IUGR yang lebih efikasius. Pembina bidang manajemen program juga mengadakan BimTek ke Staf Struktural DinKes Kab/Kota untuk mensosialisikan protap manajemen program pengendalian BBLR yang lebih efektiv dan efisien.

Kedua OC yang disebutkan di atas seharusnya ditempatkan di Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD). Namun KepmenKes 267/2008 menyatakan ”Untuk tugas tugas yang tidak dapat ditampung dalam organisasi Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota, seyogyanya dapat ditampung dalam organisasi Unit Pelaksana Teknis (UPT) Dinas, seperti urusan data dan informasi, urusan promosi kesehatan dan lain lain”. Sedangkan menurut PP No 41/2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah UPT adalah ” Unit Pelaksana Teknis adalah unsur pelaksana tugas teknis pada dinas dan badan”. Jadi UPTD DinKes Kab/Kota sebetulnya adalah Puskesmas, RS (di dalam PP 41/2007 dianggap sebagai Lembaga Teknis Daerah), Apotek, Dokter dan Bidan Praktek Swasta dan Pengobatan Alternatif.; sedangkan UPTD DinKes Prov sebetulnya adalah Unit-Unit BimTek.

Kepala Dinas mempunyai wewenang lini atas OC-OC tersebut. Untuk mengurangi rentang kendali wewenang ini dapat disalurkan melalui Bidang Pelayanan Kesehatan DinKes Kab/Kota. Bidang struktural di DinKes Prov bisa disebut Bidang Bina Teknis (dengan seksi-seksi menurut wilayah geografis atau bidang binaan). Wewenang staf atas OC diberikan kepada dua bidang yang lain, satu sebagai wadah staf yang menguasai substansi upaya kesehatan/pembinaan upaya kesehatan dan yang satu lagi sebagai wadah staf yang mampu memberikan dukungan di bidang hukum, sumberdaya dan informasi. Untuk pola maksimal bisa dibentuk dua bidang pendukung, yaitu pendukung internal (yang mendukung OC) dan pendukung external (yang mendukung penerima jasa/produk OC). Pengintegrasian Kelompok Jab Fung ke dalam bidang substansi penting jika organisasi matrix yang disarankan KepMenKes 267/2008 ingin diterapkan.

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s